Facebook


Who's Online

We have 9 guests online

Polls

Bagaimana kinerja pelayanan publik Pemkab Donggala saat ini ?
 

LPSE

Link

Home Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PDF Print E-mail

KEPALA DINAS  : H. HASAN BASRI. SE. M.Si

ALAMAT KANTOR : Jl. JATI

TLP. : 0457 - 72240

FAX. : 0457 - 72241

 


KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

  1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerh adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Tugas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

 

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahmempunyai fungsi:

 

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  • Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kewenangan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan:

  • Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengeloaan keuangan daerah;
  • Penetapan standar satuan hargadan analisis standar belanja Daerah;
  • Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah;
  • Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;
  • Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) tentang APB Desa;
  • Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
  • Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent) antara Daerah dan desa;
  • Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa;
  • Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
  • Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  • Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
  • Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten;
  • Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
  • Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
  • Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
  • Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten;
  • Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga Keuangan mikro Daerah serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa;
  • Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa;
  • Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah;
  • Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah;
  • Pengeloaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah;
  • Pengeloaan DAU Daerah;
  • Pelaporan pengelolaan DAU Daerah;
  • Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK;
  • Pengeloaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK);
  • Pengendalian dan pelaporan pengeloaan DAK;
  • Penyiapan data realisasi penerimaan DBH Daerah;
  • Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;
  • Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
  • Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawban pelaksanaan APBD dan APB Desa;
  • Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
  • Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
  • Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent);
  • Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

 

 

SUSUNAN ORGANISASI SERTA

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

  • Kepala Dinas;
  • Sekretariat;
  • Bidang Pendapatan;
  • Bidang Anggaran Daerah;
  • Bidang Aset dan Investasi;
  • Bidang Akuntansi;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

 

 

PENJABARAN  TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyiapkan kebijakan Daerah, kebijakan umum dan menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggungjawabnya serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya.

 

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi:

  • Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaab Keuangan dan Aset Daerah;
  • Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendaapaataan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Penyelenggaran urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaaian di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  • Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kerasipan, rumah tangga dan perlengkapan kepegawaian dan keamanan kantor serta serta kenyamanan kerja;
  • Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askestaspen dan lain-lain;
  • Mengelola urusan perjalanan dinas daan keprotokolan;
  • Mengurus hal-hal yang berhubungan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
  • Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
  • Mengendalikan arsip aktif;
  • Melaksanakan penatausahaan/pengurusan barang-barang inventaris, peralatan dan perlengkapan kantor sebagai aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeraah;
  • Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  • Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

  • Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran, menyelenggaarakan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan daan Aset;
  • Melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas:

  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaraan bersama Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi;
  • Mengumpulkan data kegiatan serta mengolah dan menganaalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapataan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian program Dinas Pendapaatan, Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Mengumpulkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan perencanaan program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Menyimpan bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Membahas/mengajukan RKA/DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program Dinas Pendapataan, Pengelolaan Keuangan daan Aset Daerah;
  • Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Bidang Aset dan Investasi

Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi, mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan aset dan investasi daerah

Bidang Aset dan Investasi mempunyai fungsi:

  • Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang aset daerah dan investasi;
  • Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah dan investasi;
  • Penyusunan rencana dan program kerja serta penyiapan petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah, administrasi umum yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan, inventarisasi dan penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bidang Aset dan Investasi berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  • Penyiapan rancangan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
  • Penyiapan penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan perlengkapan dan pengadaan barang serta Rencana Tahunan Barang Daerah (RTBD);
  • Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah serta standarisasi harga barang dan jasa;
  • Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasanya kepada penmegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
  • Penyusunan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan perturan yang berlaku;
  • Pelaksanaan pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
  • Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang daerah serta bdang lainnya dari perolehan yang sah;
  • Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit pengguna barang;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset dan Inventasi terdiri dari:

a. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan BMD;

b. Seksi Perencanaaan Kebutuhan dan Pelaporan BMD;

c. Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaaatan BMD.

 

(1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan seksi inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
  • Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Inventarisasi dan Penghapusan BMD;
  • Menyiapkan bahan inventarisasi dan menilai seluruh BMD dan barang milik lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan sensus BMD;
  • Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data rencana penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
  • Menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati dan/atau DPRD;
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang kerjanya;
  • Menyiapkan kepuusan tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya;
  • Menyiapkan keputusan tentang penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

(2) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Perencanaaan Kebutuhan dan Pelaporan BMD;
  • Menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan BMD;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan bagi SKPD;
  • Menyiapkan bahan penyusunan Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa;
  • Menyusun laporan pengadaan barang secara berkala pada setiap tahun anggaran;
  • Menyusun Laporan Pengguna Barang Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT);
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungssi.

 

(3) Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan investasi dan pengendalian pemanfaatan BMD;
  • Menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan BMD;
  • Menyiapkan bahan inventarisasi potensi kerjasama pemanfaatan BMD;
  • Menyiapkan bahan penyusunan kajian tentang analisis peluang investasi pemanfaatan BMD;
  • Menyiapkan bahan penyusunan daftar/rencana kebutuhan pemeliharaan BMD;
  • Menyusun laporan berkala tentang pemeliharaan BMD;
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta fasilitasi supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa, melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun Program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

  • Penyusunan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  • Pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi pendapatan asli daerah lyang dimulai dari pendataan/pendaftaran, penetapan, pembukuan, penagihan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan;
  • Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  • Perencanaan penetapan besarnya target penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  • Penyusunan strategi serta kebijakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  • Pengendalian kebijakan, strategi, sistem dan prosedur administrasi perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
  • Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen pengawasan dan pengendalian ketetatausahaan penerimaan daerah;
  • Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tuganya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Pendapatan terdiri dari:

a. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;

b. Seksi Dana Perimbangaan dan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah;

c. Seksi Keberatan dan Tindak Lanjut.

 

1. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan data yang berasal dari pendaftaran dan pendataan;
  • Menyiapkan bahan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penetapan dan penagihan serta pembukuan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem dan prosedur penetapan dan penagihan serta pembukuan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2. Seksi Dana Perimbangaan dan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha bagi hasil PBB, BPHTB, PPh serta Bagi Hasil Bukan Pajak dan SDA;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian ketatausahaan lain-lain pendapatan yang sah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan pendapatan daeraah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  • Menyiapkan bahan penerimaan Surat Pemberian Pajak Teruhtang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta pendistribusiannya kepada para wajib pajak dan kepala unit lain yang terkait;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ketatausahaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Dana Perimbangan dan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

3.  Seksi Keberatan dan Tindak Lanjut mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyiapkan bahan rumusan pedoman dalam rangka keberatan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  • Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan sistem dan prosedur pendataan, pemeriksaan dan pertimbangan dokumen keberatan dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
  • Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pendataan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi keberatan atas Pajak dan Retribusi Daerah;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Keberatan dan Tindak Lanjut;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, mengendalikan dan menyusun pedoman pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan serta pengelolaan perbendaharaan gaji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas dan fungsi:

  • Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran daerah dan pengelolaan perbendaharaan gaji;
  • Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  • Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka kesepakatan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum APBD Perubahan;
  • Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beserta perubahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  • Pengumpulan bahan dan pengolahan data penyusunan APBD dan APBD Perubahan;
  • Penyiapan bahan daalam rangka pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  • Pengumpulan bahan dan pengolahan data Penyusunan Anggaran Kas;
  • Penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Surat Perintah Penyiapan Dana (SPD);
  • Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pergeseran anggran;
  • Penelitian persyaratan dalam rangka pembayaran uang duka dan gaji tersusun;
  • Penyiapan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
  • Penyiapan data potongan gaji dalam rangka Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
  • Penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji PNS Daerah;
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Anggaran Daerah terdiri dari:

a. Seksi Perencanaaan Anggaran;

b. Seksi Perbendaharaan Gaji

(1).  Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyiapkan bahan dan menyusun perumusah kebijakan penyusunan perancangan Anggaran Daerah;
  • Menyiapkan bahan dan menyusun perumusan Analisis Standar Belanja (ASB);
  • Menyiapkan bahan dan merumuskan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
  • Menyiapkan bahan dan menyusun serta mengolah data penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
  • Menyiapkan bahan rumusan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) beserta perubahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  • Menyiapkan bahan pengolahan data dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daeraah (TAPD);
  • Menyiapkan bahan dalam mengolah data penyusunan Anggaran Kas, penjabaran APBD, dan penjabaran perubahan APBD;
  • Menyiapkan bahan perumusan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  • Menyiapkan bahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebelum disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan disetujui oleh Sekretaris Daeraah;
  • Menyiapkan bahan-bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Anggaran Kas;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  • Menyiapkan bahan koreksi Pergeseran Anggaran pada DPA-SKPD;
  • Mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaaran APBD sebagai akibaat Pergeseran Anggaran;
  • Menyusun laporan evaaluasi Seksi Perencanaan Anggaraan;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2). Seksi Perbendaharaan Gaji mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyusun dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan perbendahaaran gaji;
  • Menyiapkan bahan penyusunan daftar pembayaraan gaji PNS Daerah;
  • Menyiapkaan bahan penelitian dan melakukan verifikasi dokumen SPM gaji;
  • Menyiapkan bahan penyusunan dan penatausahaan pengelolaan Gaji PNS Daerah;
  • Menyiapkan bahan dan mengisi kartu pembayaran gaji PNS Daerah;
  • Menyiapkan bahan penelitian dokumen persyaratan permintaan pembayaran uang duka dan gaji terusan;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaaraan (SKPP) gaji bagi PNS yang pensiun dan mutasi;
  • Menyiapkan bahan penghimpunan dan penatausahaan kelebihan pembayaran gaji bagi PNS yang pensiun dalam rangka rekonsiliasi dan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dengan pihak Taspen;
  • Menyiapkan bahan dan menghimpun daftar potongan-potongan gaji (IWP,TWP,PPh) dalam rangka pengelolaan kas non anggaran sebagai Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
  • Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji PNS Daerah secara periodik dan insidentil;
  • Menyusun laporan evaluasi Sksi Perbendaharaan Gaji;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten serta evaluasi, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan pendanaan urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

  • Penetapan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten;
  • Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawabaan pelaksanaan APBD kabupaten;
  • Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent);
  • Fasilitasi penyusunan laaporan keuangan SKPD;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Akuntansi terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan;

b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi.

(1) Seksi pembukuan mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyiapkan bahan perumusan dan petunjuk teknis di bidang pembukuan;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah;
  • Menyiapkan bahan penyusunan neraca keuangan daerah;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Pembukuan;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

(2) Seksi Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas:

  • Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan pemerinath daerah secara periodik;
  • Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah;
  • Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD;
  • Menghimpun, menyusun dan mengelola data dan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan evaluasi keuangan daerahh;
  • Menyiapkan bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan keuangan daerah;
  • Menyusun laporan evaluasi Seksi Pelaporan dan Evaluasi;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi

 

Unit Pelaksana Teknis Daerah

  1. UPTD melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
  2. UPTD mempunyai fungsi pelaksana dan evaluasi teknis operasional;
  3. UPTD dipimpin oleh seorang Kepalaa UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Camat;
  4. UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Last Updated on Wednesday, 14 March 2012 14:50