Facebook


Who's Online

We have 4 guests online

Polls

Bagaimana kinerja pelayanan publik Pemkab Donggala saat ini ?
 

LPSE

Link

Home Badan Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup PDF Print E-mail

KEPALA DINAS  :

ALAMAT KANTOR : Jl. JATI

TLP. : 0457 - 71805

FAX. : 0457 - 71805

EMAIL : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI & WEWENANG

Kedudukan

  • Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Lingkungan Hidup.
  • Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas & fungsi

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan Hidup;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan Hidup;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan Hidup.

 

Kewenangan

BLHD mempunyai wewenang sebagai berikut :

  • Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten;
  • Perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali Minyak pelumas/Oli bekas;
  • Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
  • Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten;
  • Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 Daerah;
  • Perizinan lokasi pengolahan Limbah B3;
  • Perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
  • Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan standart, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • Pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah;
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah;
  • Pengelolaan kualitas air skala Daerah;
  • Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
  • Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
  • Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
  • Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  • Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
  • Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
  • Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  • Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  • Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
  • Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
  • Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;
  • Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
  • Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
  • Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
  • Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
  • Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten;
  • Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
  • Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
  • Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  • Penyiapan Bahan Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  • Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
  • Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampakatau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
  • Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
  • Penyiapan bahan baku penetapan kriteria daerah kerusakan lahan dan/atau tanah daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan, tanaman berdasarkan kriteria bau kerusakan tanah Nasional;
  • Penyiapan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
  • Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa skala kabupaten;
  • Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten;
  • Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten;
  • Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
  • Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  • Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;
  • Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten;
  • Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten;
  • Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;
  • Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;
  • Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;
  • Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten;
  • Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten;
  • Pemantauan pengendalian pelaksanan konvensi dan protokol skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan kebijakan pelaksanan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten;
  • Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten;
  • Penyediaan Laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan kabupaten;
  • Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  • Penyiapan Bahan Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  • Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  • Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  • Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  • Penyiapan bahan penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi;
  • Penyiapan bahan penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah;
  • Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi;
  • Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten;
  • Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah;
  • Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah;
  • Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah;
  • Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah;
  • Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGASNYA

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

  • Kepala Badan;
  • Sekretariat;
  • Bidang Analisa Dampak Lingkungan;
  • Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan;
  • Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA;
  • Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan;
  • Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.

 

Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

  • Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  • Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  • Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  • Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi kinerja staf;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan Program;

 

 

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :


  1. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  2. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  3. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan Keprotokolan;
  4. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain
  5. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
  6. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  7. Mengendalikan arsip aktif;
  8. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
  9. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
  10. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;
  11. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
  12. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
  13. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  14. Menyiapkan bahan laporan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  15. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
  16. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
  17. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran, menyelenggarakan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menyusun dan menyiapkan bahan RKA/DPA;
  3. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
  6. Melaksanakan penatausahaan/pengurusan barang-barang/inventaris, peralatan dan perlengkapan kantor sebagai aset Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  7. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan penghapusan barang-barang milik Negara/Pemerintah Daerah lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. Mengumpulkan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  3. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian program Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  4. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan program Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  5. Menyiapan bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  6. Membahas/mengajukan RKA/DPA Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  7. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan program Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  9. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  10. Menganalisa dan menyusun laporan tahunan (LAKIP);
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Bidang Analisa Dampak Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemberian rekomendasi atau perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

  1. Perizinan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala Daerah kecuali minyak pelumas bekas;
  2. Perizinan lokasi pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  3. Perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan;
  4. Penilaian Amdal bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL serta kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan lainnya;
  6. Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  7. Pemberian Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  8. Pelaksanaan koordinasi penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
  9. Pelaksanaan koordinasi penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
  10. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan;
  11. Penyiapan perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
  12. Pengkoordinasian dalam penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
  13. Pengkoordinasian tentang proses pengeluaran perizinan lingkungan;
  14. Pengkoordinasian tentang pemanfaatan ruang dengan instansi terkait;
  15. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
  16. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Analisa Dampak Lingkungan;
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
  18. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Analisa Dampak Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal;

b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal.

 

- Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal mempunyai tugas:

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan limbah B3 kecuali Minyak pelumas bekas;
  3. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan lokasi pengolahan Limbah B3;
  4. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
  5. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  6. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  7. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pengendalian dampak lingkungan;
  8. Menyiapkan bahan untuk melakukan Pembinaan dalam rangka pemberian perizinan;
  9. Menyiapkan bahan penetapan kriteria baku, kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
  10. Menyiapkan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
  11. menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang pembinaan teknis amdal;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  13. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal mempunyai tugas :

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam menilai dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
  3. Menyiapkan bahan rencana pengkajian penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
  4. Menyiapkan bahan administrasi berkenaan dengan proses penilaian dokumen lingkungan;
  5. Menyiapkan bahan pengkajian usulan tentang pemanfaatan ruang dari instansi lainnya;
  6. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi UKL-UPL dan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan lainnya;
  7. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang analisis dan evaluasi amdal;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan. Pengendalian dan Penataan Lingkungan

  1. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  2. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis, pengendalian dan penataan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan/usaha.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :
  4. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
  5. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
  6. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
  7. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Daerah;
  8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah;
  9. Pengendalian pencemaran air pada sumber air;
  10. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  11. Penerapan paksaan pemerintah dan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penangggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
  12. Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber begerak dan tidak bergerak;
  13. Pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
  14. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
  15. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
  16. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
  17. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan.atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
  18. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah;
  19. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau lahan akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
  20. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa;
  21. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat bencana;
  22. Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  23. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
  24. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
  25. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  26. Penegakan hukum lingkungan;
  27. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
  28. Penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
  29. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) suatu kegiatan/usaha;
  30. Pengembangan produksi yang ramah lingkungan;
  31. Pengkoordinasian penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (peti);
  32. Pengevaluasian dan pendataan kualitas lingkungan;
  33. Penyusunan rencana kerja untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan melakukan upaya dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  34. Pendataan kerusakan lingkungan;
  35. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan;
  36. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  37. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

b. Sub Bidang Penataan Lingkungan.

 

- Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan Bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
  3. Menyiapkan Bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
  4. Menyiapkan Bahan pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan air, udara, pesisir dan laut;
  5. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
  6. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  7. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  8. Menyiapkan Bahan Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
  9. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  10. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
  11. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
  12. Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  13. Menyiapkan Bahan Penyusunan rencana kerja pengendalian pencemaran;
  14. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan monitoring pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan/ usaha;
  15. Menyiapkan Bahan Pengkajian tentang kondisi lingkungan dan pencemaran lingkungan;
  16. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
  17. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
  18. Menyiapkan Bahan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
  19. Menyiapkan Bahan Pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
  20. Menyiapkan Bahan Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  21. Menyiapkan Bahan Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  22. Menyiapkan Bahan Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  23. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak terhadap lingkungan;
  24. Menyiapkan Bahan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
  25. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
  27. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

- Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas :

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan Bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
  3. Menyiapkan Bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
  4. Menyiapkan Bahan pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan air, udara, pesisir dan laut;
  5. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
  6. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  7. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  8. Menyiapkan Bahan Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
  9. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  10. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
  11. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
  12. Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  13. Menyiapkan Bahan Penyusunan rencana kerja pengendalian pencemaran;
  14. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan monitoring pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan/ usaha;
  15. Menyiapkan Bahan Pengkajian tentang kondisi lingkungan dan pencemaran lingkungan;
  16. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
  17. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
  18. Menyiapkan Bahan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
  19. Menyiapkan Bahan Pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian  pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
  20. Menyiapkan Bahan Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  21. Menyiapkan Bahan Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  22. Menyiapkan Bahan Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  23. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak terhadap lingkungan;
  24. Menyiapkan Bahan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
  25. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan;

 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

  1. Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas :
  2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih;
  4. Menyiapkan bahan penataan pantai dan laut lestari;
  5. Menyiapkan bahan pengembangan dan penetapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut;
  6. Menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut;
  7. Menyiapkan bahan pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  9. Menyiapkan bahan peningkatan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  10. Menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan taman rekreasi;
  11. Menyiapkan bahan koordinasi penilaian Langit Biru dan Kota Sehat/Adipura;
  12. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual penegelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  13. Menyiapkan bahan laporan evaluasi sub bidang penataan lingkungan;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA mempunyai tugas melakukan Pemantauan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan sumber daya air, serta reklamasi dan pemulihan kualitas lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA mempunyai fungsi :

  1. Pemantauan kualitas air pada sumber air;
  2. Pemantauan kualitas udara ambien (dalam ruangan tertutup), emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  3. Penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air;
  4. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
  6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  7. Penyiapan bahan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
  8. Penetapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  9. Pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  10. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  11. Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
  12. Penyiapan Bahan penetapan dan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
  13. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  14. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  15. Penyiapan rumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
  16. Pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Pengelolaan pantai dan laut lestari;
  17. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut;
  18. Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional;
  19. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  20. Pengkoordinasian pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lahan;
  21. Analisis dan uji laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah;;
  22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
  23. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA terdiri dari :

  • Sub Bidang pemantauan;
  • Sub Bidang Konservasi SDA.

 

- Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas:

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan Bahan Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  3. Menyiapkan Bahan Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
  4. Menyiapkan Bahan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
  5. Menyiapkan Bahan pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
  6. Melakukan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair;
  7. Menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan memantau kualitas air pada sumber air;
  8. Melakukan pengujian kualitas air;
  9. Menyiapkan bahan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  10. Melakukan koordinasi internal antar bidang maupun external dengan dinas terkait dalam lingkup pengawasan dan pengujian sampel;
  11. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kualitas lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium;
  12. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan pemantauan monitoring, mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan;
  13. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
  15. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

-Sub Bidang Konservasi SDA mempunyai tugas:

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
  3. Menyiapkan bahan Pengelolaan kualitas air;
  4. Menyiapkan bahan penetapan kelas air pada sumber air;
  5. Menyiapkan bahan Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  6. Menyiapkan bahan Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
  7. Menyiapkan bahan Penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  8. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  9. Menyiapkan bahan Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  10. Menyiapkan bahan Pengelolaan pantai dan laut lestari;
  11. Menyiapkan bahan Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut;
  12. Menyiapkan bahan Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional dan hutan wisata;
  13. Menyiapkan bahan Peningkatan konservasi Daerah tangkapan air dan sumber sumber air;
  14. Menyiapkan bahan Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
  15. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan;
  16. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pendataan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  17. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, esturia dan teluk;
  18. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi pedoman standar prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
  19. Menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  20. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pengelolaan rehabilitasi pesisir dan laut;
  21. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut;
  22. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;
  23. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian pengelolaan kawasan konservasi;
  24. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan;
  25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
  26. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan teknis, melakukan pembinaan opersional serta merumuskan kebijakan operasional bidang pengembangan kapasitas data dan kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan kelembagaan  mempunyai fungsi :

 

  1. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
  2. Penyiapan bahan penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah;
  3. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
  4. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah;
  5. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah;
  6. Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan Daerah;
  7. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah;
  8. Pengevaluasian kinerja penyelenggaraan persampahan di wilayah Daerah;
  9. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK);
  10. Perencanaan dan pendataan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Daerah;
  11. Penginventarisasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi terhadap taman, monumen, lampu taman, dan jalur hijau di Wilayah Daerah.
  12. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
  14. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan terdiri dari :

  • Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data;
  • Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan.

 

- Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data mempunyai tugas:

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Meningkatkan pengembangan data dan informasi lingkungan;
  3. Menyusun data sumber daya alam dan Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) nasional dan daerah;
  4. Meningkatkan penguatan jaringan dan informasi lingkungan pusat dan daerah;
  5. Menyiapkan bahan Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK);
  6. Menyusun dan analisis data dan informasi pengelolaan RTH;
  7. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pengendalian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
  10. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas :

  1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan;
  3. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah;
  4. Menyediakan prasarana dan sarana pengolahan persampahan skala rumah tangga;
  5. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan skala rumah tangga;
  6. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
  7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang lingkungan hidup;
  8. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya aparat dibidang lingkungan hidup;
  9. Menyiapkan bahan kerjasama pengolahan sampah antar daerah;
  10. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan;
  11. Menyiapkan bahan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah;
  12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan, RTH dan pengendalian lingkungan hidup;
  13. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA;
  14. Menyiapkan bahan pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
  15. Menyiapkan bahan peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan;
  16. Menyiapkan bahan peningkatan pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan;
  17. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan;
  18. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
  19. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasaran laboratorium lingkungan;
  20. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan;
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  22. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Unik Pelaksana Teknis Kegiatan

  • UPT Badan mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.
  • UPT Badan melakukan penyelidikan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  • UPT Badan dipimpin seorang Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  • UPT Badan terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Adapun Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala diatur sebagai berikut :

v KEPALA BADAN

v Sekretaris Membawahi

1.    Ka.Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum.

2.    Ka.Sub. Bag. Keuangan dan Aset

3.    Ka.Sub. Bag. Perencanaan Program

v Ka. Bidang Analisa Dampak Lingkungan membawahi

1.    Ka.Sub.Bid. Pembinaan Teknis Amdal

2.    Ka.Sub.Bid. Analisis dan Evaluasi Amdal.

v Ka. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan membawahi :

1.    Ka.Sub.Bid. Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

2.    Ka.Sub.Bid. Penataan Lingkungan.

v Ka. Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi :

1.    Ka.Sub.Bid. Pemantauan

2.    Ka.Sub.Bid. Konservasi Sumber Daya Alam.

v Ka. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan membawahi :

1.    Ka. Su.Bid. Pengembangan Kapasitas dan Data

2.    Ka.Sub.Bid. Pembinaan Kelembagaan.

v Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

1.    Laboratorium Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan Fungsional.

1.    Laboran

2.    Auditor Lingkungan

 

 

 

PROGRAM BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. DONGGALA TAHUN 2012

Untuk Tahun Anggaran 2012, dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangannya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Donggala, menetapkan 5 (Lima) program yang akan dilaksanakan yaitu :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  • Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH..
  • Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan.

 

 

KEGIATAN  BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. DONGGALA TAHUN 2012

Selanjutnya 5 (lima) program diatas dijabarkan kedalam  14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2012 sebagai berikut:

  • Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
  • Pendidikan dan Pelatihan Formal
  • Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
  • Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup.
  • Koordinasi Penyusunan Amdal
  • Pengawasan dan Pengendalian lingkungan Hidup Wilayah
  • Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang SDA dan LH (DAK)
  • Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang SDA dan LH (Pendamping DAK)
  • Pelaksanaan Pengelolaan LH Kota Donggala.
  • Penguatan Kelembagaan Laboratorum LH Kab. Donggala
  • Pengembangan data dan Informasi Lingkungan
  • Peningkatan KapasitasKelembagaanMasyarakat melalui Program Adiwiyata.
  • Peningkatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat melalui Pokdarling.
  • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan melalui Institusi Multipihak Jasa Lingkungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSTRA TAHUN 2009  -  2013

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN DONGGALA

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Badan Lingkugan Hidup Daerah (BLHD) disusun sebagai dasar dalam pembuatan Renja SKPD berupa kebijakan program dan kegiatan prioritas dibidang lingkungan hidup untuk memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Upaya terpadu dalam pelestraian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam melestarikan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah danpanjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Setiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berkewajiban untuk melestarikan lingkungannya. Oleh karenanya setiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir.  Dalam pelestarian lingkungan usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya, pencemaran dan perusakan lingkungan perlu dihindari, bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkannya. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban (accountability).

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengefektifkan masyarakat untuk ikut serta dalam perbaikan lingkungan hidup. Selain itu lembaga ini diupayakan pula untuk dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemulihan, pelestarian kualitas SDA & LH Kabupaten Donggala.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Rencana Strategi (Renstra) BLHD ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Donggala dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Rencana Strategi (Renstra) BLHD ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD).

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup

3. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 Tentang pengendalian lingkungan hidup

4. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Donggala.

5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal, dan lembaga teknis daerah Kabupaten Donggala.

6. Peraturan daerah No ......... tahun ......... tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Donggala.

7. Peraturan daerah No ............ tahun ........... tentang Donggala.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam pembuatan rencana strategis (Renstra) 2009-2013 adalah terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut :

 

  • Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
  • Bab dua, merupakan tugas dan fungsi yang terdiri dari struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi, serta isu-isu strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
  • Bab tiga, merupakan gambaran umum kondisi darah dimana didalamnya termuat tentang kondisi umum daerah masa kini serta kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan.
  • Bab empat, merupakan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan.
  • Bab lima, merupakan program dan kegiatan yang dijabarkan menurut program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, program dan kegiatan lintas SKPD, serta program dan kegiatan kewilayahan.
  • Bab enam, merupakan bab penutup.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

A. STRUKTUR  ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No 41 tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat  Daerah satuan kerja  Badan Lingkungan Hidup Daerah ( BLHD ) Kabupaten  Donggala memiliki Susunan Organisasi yang terdiri atas :

v KEPALA BADAN

v Sekretaris Membawahi

1. Kepala Sub. Bag. Keuangan dan Aset

2. Kepala Sub. Bag. Perencanaan Program

v Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan membawahi :

1. Kepala Sub.Bid. Pembinaan Teknis Amdal

2. Kepala Sub.Bid. Analisis dan Evaluasi Amdal

v Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan membawahi :

1. Kepala Sub.Bid. Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2. Kepala Sub.Bid. Penataan Lingkungan

v Kepala Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya alam, membawahi:

1. Kepala Sub.Bid. Pemantauan

2. Kepala Sub.Bid. Konservasi Sumber Daya Alam

v Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan membawahi :

1. Kepala Sub.Bid. Pengembangan Kapasitas dan Data

2. Kepala Sub.Bid. Pembinaan Kelembagaan

v Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

1. Laboratorium Lingkungan hidup

v Kelompok Jabatan Fungsional

1. Laboran

2. Auditor Lingkungan

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN & PERLENGKAPAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang telah ditetapkan, kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala saat ini diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Jumlah aparatur sebanyak                               45 orang terdiri  :

· Pegawai Negeri Sipil (PNS)                     34 orang

· Pegawai Honorer                                      11 orang

b. Berdasarkan jenjang Pendidikan Formal dapat dirinci sebagai berikut  :

· Sarjana Strata II                                       4 orang

· Sarjana Strata I                                      16 orang

· Sarjana Muda/Diploma III                       1 orang

· SMA atau Sederajat                              14 orang

c. Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut :

· Golongan IV                                            4 orang

· Golongan III                                         17 orang

· Golongan II                                           13 orang

d. Berdasarkan Jabatan (Eselon) dapat dirinci sebagai berikut  :

· Eselon II                                                   1 orang

· Eselon III                                                 5 orang

· Eselon IV                                              11 orang

e. Berdasarkan Pendidikan Teknis Lingkungan Hidup dapat dirinci sebagai berikut  :

· AMDAL  A                                             4 orang

· AMDAL  B                                             2 orang

· AMDAL  C                                              1 orang

Dalam pelaksanaan tugasnya ketersediaan prasarana kerja di Badan Lingkungan Hidup Daerah memiliki kondisi yang cukup baik yang terdiri dari meja kerja 40 buah, meja rapat 1 buah, kursi kerja 40, kursi tamu 18 buah, kursi rapat 70 buah, lemari arsip 21 buah, komputer 8 set, komputer note book 4 buah. Sarana & prasarana tersebut sangat menunjang pelaksanaan kerja di BLHD.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lingkungan Hidup

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup, dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau kewenangan secara optimal dilakukan langkah serta upaya yang nyata di barengi tersedianya tenaga pegawai yang handal dan profesional, saran dan fasilitas, dukungan dana yang memadai. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala sebagai Lembaga Pengelola Lingkungan yang sangat dituntut perannya dalam artian melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Adapun tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup daerah masing-masing bidang dan sub bidang dirinci sebagai berikut  :

KEPALA BADAN

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah mempunyai fungsi  :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS BADAN

Mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menjalankan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan, memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi  :

a. Penyiapan penyusunan program

b. Pengelolaan urusan keuangan dan aset

c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga

d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi kinerja staf

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menjalankan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi  :

a. Mengelola administrasi Sub Bagian Perencana Program

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan

c. Mengumpulkan bahan dan usulan rencana program dan laporan dan bahan/data penyusunan laporan

d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan

e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan

f. Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan

g. Menyiapkan usulan penetapan rencana program kerja tahunan

h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program

j. Melakukan koordinasi pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten

k. Melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

l. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun kaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program Bdan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menjalankan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

a. Mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan Asset

c. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset

d. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset

e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset

f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset

g. Mengelola tata usaha keuangan dan asset penyiapan pembayaran gaji pegawai

h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset

i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset

j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan dan asset Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menjalankan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. Mengelola administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawian, surat menyurat dan rumah tangga

c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Isteri (Kartu/Karsi)

d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian

e. Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar

f. Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat dan pertemuan

g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor

h. Mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat-rapat pertemuan

i. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum

j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

KEPALA BIDANG ANALISA DAMPAK  LINGKUNGAN

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan operasional Bidang Analisa Dampak Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai fungsi  :

a. Koordinasi internal Bidang Analisis Dampak Lingkungan dengan Bidang lainnya dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah.

b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi dalam Bidang Analisa Dampak Lingkungan

c. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Analisa Dampak Lingkungan

d. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Analisa Dampak Lingkungan

Kepala Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Pembinaan Teknis Amdal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal mempunyai fungsi :

a. Melakukan koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)

b. Melakukan pembinaan teknis terhadap peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan pertambangan

d. Melakukan koordinasi penyusunan AMDAL

e. Mengeluarkan rekomendasi perizinan, pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala kabupaten

Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Analisis dan Evaluasi Amdal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal mempunyai fungsi :

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

b. Melakukan pengawasan kebijakan terhadap pengelolaan limbah B3

c. Melakukan pengkajian dampak lingkungan

d. Menganalisa dokumen kajian lingkungan dalam rangka penilaian AMDAL, UKL/UPL

KEPALA BIDANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan teknis serta merumuskan kebijakan operasional bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Koordinasi internal Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan dengan Bidang lainnya dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah

b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi dalam Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan

c. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan

d. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan

Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3

b. Meningkatkan Pengembangan produksi ramah lingkungan

c. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim

d. Menyusun kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

e. Melaksanakan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

f. Meningkatkan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

g. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam

h. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama pengawasan konservasi laut regional

i. Membangun tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

j. Melakukan koordinasi pengendalian kebakaran hutan

k. Melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

l. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan

m. Melakukan pengawasan dan pengendalian RTH

Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Penataan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Melakukan koordinasi pengelolaan prokasi/superkasih

b. Pantai dan laut lestari

c. Melakukan Pengembangan dan penetapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati

d. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan kawasan world heritage laut

e. Melakukan pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

f. Menyusun program pengembangan RTH

g. Meningkatkan penataan RTH

h. Meningkatkan pemeliharaan RTH

i. Meningkatkan pengembangan taman rekreasi

j. Melakukan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

k. Melakukan koordinasi penilaian Langit Biru

l. Menyusun kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

m. Melakukan sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN KONSERVASI SDA

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan teknis serta merumuskan kebijakan operasional bidang Pemantauan dan Konservasi SDA.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA mempunyai fungsi :

a. Koordinasi internal Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA dengan Bidang lainnya dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah

b. Melakukan pembinaan, pemantuaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi dalam Bidang Pemantuan dan Konservasi SDA

c. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA

d. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Pemantauan dan  Konservasi SDA

Kepala Sub Bidang Pemantauan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Bidang Pemantauan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan

b. Melaksanakan pengkajian dampak lingkungan skala Kabupaten

c. Melakukan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

d. Melakukan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

e. Melakukan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbahj cair

f. Melakukan pengujian kualitas air

g. Melakukan koordinasi internal antar bidang maupun external dengan dinas terkait dalam lingkup pengawasan dan pengujian sampel

h. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kualitas lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium

Kepala Sub Bidang Konservasi SDA

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Bidang Konservasi SDA.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Konservasi SDA mempunyai fungsi :

a. Melakukan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

b. Meningkatkan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

c. Melakukan koordinasi pengelolaan konservasi SDA

d. Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

e. Melakukan koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

f. Melaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

g. Melakukan sosialisasi pedoman standar prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun

h. Meningkatkan pengembangan konservasi laut dan hutan wisata

i. Meningkatkan pengelolaan dan rehabilitasi pesisir dan laut

j. Meningkatkan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA DAN KELEMBAGAAN

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan teknis serta merumuskan kebijakan operasional Bidang Pengembangan Kapasitas data dan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Koordinasi internal Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan dengan Bidang lainnya dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah

b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi dalam Bidang Pengembangan Kapasitas data dan Kelembagaan

c. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan

d. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan

e. Melaksanakan evaluasi kinerja sub-sub bidang dalam lingkup Bidang Pengembangan Kapasitas Data dan Kelembagaan

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Data

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Pengembangan Kapasitas Data

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Data mempunyai fungsi :

a. Meningkatkan pengembangan data dan informasi lingkungan

b. Menyusun data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

c. Meningkatkan penguatan jaringan dan informasi lingkungan pusat dan daerah

d. Menyusun dan analisis data dan informasi pengelolaan RTH

Kepala Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan serta mengkoordinasikan program kegiatan antar sub bidang dalam lingkup Bidang Pembinaan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembinaan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

b. Melakukan pengkajian pengembangan sistem intensif dan disintensif

c. Melakukan peningkatan edukasi dan komunikasi dibidang lingkungan

d. Meningkatkan pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

e. Menyusun pedoman, standar, prosedur, rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun

f. Menyusun norma, standar, prosedur, dan manual pengendalian kebakaran hutan

g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

h. Meningkatkan pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

i. Meningkatkan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

k. Menyusun kebijakan manajemen pengelolaan sampah

l. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

m. Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

n. Menyusun kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

o. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

p. Melakukan pengembangan teknologi pengolahan persampahan

q. Melakukan Bimbingan teknis persampahan

r. Meningkatkan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

s. Melakukan Kerjasama pengelolaan sampah

t. Melakukan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

u. Melakukan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

UPTB LABORATORIUM

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan/menjabarkan dan mengamankan kebijakan, melakukan pembinaan operasioanal, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan teknis serta merumuskan kebijakan operasional Laboratorium Lingkungan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Laboratorium lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyelidikan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah

b. Menyusun kegiatan dan pelaporan

D. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI

Dengan diberlakukannnya Perda No. 3 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Donggala Keputusan Bupati Donggala maka tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah semakin luas serta penuh dengan tanggung jawab. Menyadari sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tersebut sebagia berikut :

1. Semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim bumi.

2. Adanya perubahan degredasi SDA & LH akibat ilegal logging, perubahan fungsi dan tata ruang dan perusakan lingkungan

3. Terjadinya perubahan lingkungan hidup akibatdari pemanasan global yang ditandai dengan terjadinya bencana banjir, kekeringan dan ancaman longsor.

4. Masih banyaknya kerusakan daerah pesisir akibat pengeboman ikan dan aktifitas pengambilan terumbu karang sehingga mengancam kehidupan biota laut.

5. Masih adanya peluang ancaman kerusakan pesisir dan sungai berupa pengikisan dan ancaman abrasi

6. Terjadinya perubahan fungsi kawasan hijau diperkotaan menjadi pemukiman dan sarana umum lainnya (perubahan tata guna lahan)

7. Adanya ancaman polusi udara dan air akibat dari penambangan bahan galian C dan ancaman bahaya longsor akibat pengikisan tebing yang tidak sesuai dengan prosedur.

8. Adanya perubahan kualitas lingkungan berupa pencemaran kualitas air yang sudah semakin meningkat akibat pembuangan limbah domestik masyarakat.

9. Masih lemahnya sistem informasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan SDA secara bijaksana & berkelanjutan sesuai dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

10. Minimnya tingkat partisipasi multi stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.

11. Masih banyaknya pelaksanaan pembangunan yang tidak diawali dengan kajian lingkungan hidup

12. Masih lemahnya pengawasan & pengendalian serta pemberdayaan aparatur, sarana & prasarana lingkungan hidup.

13. Belum efektifnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup

14. Masih banyak terjadinya perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia akibat pemanfaatan lingkungan yang salah.

15. Semakin berkurangnya daerah tangkapan sumber mata air akibat dari penebangan liar.

 


BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi umum daerah masa kini

Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah sekitar 305.011 km2 dengan jumlah penduduk 273.111 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Suatu wilayah yang cukup luas untuk pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala.

Wilayah Kabupaten Donggala yang luas yang terdiri dari daratan, pegunungan dan perairan memiliki berbagai macam ancaman kerusakan lingkungan yang beragam. Ancaman pengrusakan tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan eksploitasi tetapi juga telah memasuki kawasan konservasi. Faktor tekanan pengrusakan sumber daya alam di wilayah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait utamanya laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, konservasi lahan dan penangkapan spesies tertentu secara berlebihan sehingga fungsi lingkungan hidup semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Selain itu kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat melakukan pengrusakan lingkungan hidup.

Ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati di perairan Kabupaten Donggala saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat besar yaitu dengan terjadinya gelombang pasang surut yang tidak menentu, ancaman abrasi pantai, pengikisan jalan disepanjang jalan pesisir pantai dan matinya sebagian biota laut. Sedangkan ancaman untuk perairan sungai berupa banjir secara tiba-tiba sehingga terjadi penggerusan tebing sungai.

B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

Pengendalian lingkungan hidup serta perbaikan mutu lingkungan hidup untuk menjadi lebih baik merupakan salah satu keinginan yang ingin dicapai untuk terus mempertahankan kondisi lingkungan. Ancaman bahaya akan perubahan lingkungan hidup dari tahun ketahun  selalu silih berganti sesuai dengan kondisi pencemaran yang berlangsung. Menyikapi bahaya ancaman yang terjadi pada saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala melakukan tindakan berupa :

 

  1. Pengawasan dan Pengendalian serta pemberdayaan aparatur, pelaku usaha swasta dan masyarakat serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha serta tindakan hukum bagi pelanggar lingkungan hidup.
  2. Melakukan Perlindungan terhadap mata air lewat penyediaan prasarana berupa sumur resapan serta melakukan pemulihan dan konservasi sumber daya alam berupa penanaman kembali tanaman penguat sumberdaya air.
  3. Melakukan penanganan terhadap aktifitas masyarakat dalam hal pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
  4. Memperdayakan masyarakat dalam melakukan penanganan, pemilahan dan pengolahan sampah limbah rumah tangga.
  5. Melakukan pengelolaan dan rehabilitasi terhadap ekosistem pesisir dan laut berupa pembuatan tanggul pengaman pantai.
  6. Menetapkan peraturan hukum tentang pembayaran jasa lingkungan diwilayah sumber daya air.
  7. Peningkatan partisipasi multistakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  8. Koordinasi antar pihak terkait yaitu pemerintah, perguruan tinggi, swasta, pelaku usaha, LSM, organisassi peduli lingkungan, aparat penegak hukum dengan sosialisasi terhadap masyarakat.
  9. Menciptakan wilayah kota Donggala y seluruh yang bersih dan sehat dengan melibatkan seluruh elemen yang terkait.
  10. Melakukan upaya pencegahan terhadap perubahan iklim dengan cara melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, peremajaan sekitar hutan serta mengurangi emisi kendaraan dan perusahaan.
  11. Melakukan program menuju indonesia hijau (MIH) dan aforestasi (hutan nasional dan rehabilitasi lahan).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI & MISI

1. Pernyataan Visi

Sehubungan dengan mandat organisasi, visi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Donggala dikaitkan pula dengan visi pengelolaan lingkungan hidup serta visi Daerah Kabupaten Donggala. Secara nasional visi pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan sebagai berikut :

a. Menjadikan lingkungan hidup sebagai paradigma, etika dan perilaku baru bagi kehidupan individu, keluarga, komunitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan penting untuk keluar dari krisis ekonomi dan politik serta menjamin keberlanjutan pembangunan.

b. Menjadikan institusi pengelola lingkungan hidup memiliki spirit dan kehandalan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup secara sitemik holistik tanpa memandang batas-batas negara, suku, kelompok, agama, ras, daerah atau sektor pembangunan lainnya, penegakan hukum dan sosialisasi penataan hukum di bidang lingkungan hidup.

Selaku pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup dalam merumuskan visinya perlu menjabarkan kedua visi tersebut. Sehubungan dengan itu maka visi dari Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kabupaten Donggala dirumuskan sebagai berikut :

“Menjadi Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Handal guna Mendukung Pembangunan Kabupaten Donggala yang Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Donggala mengkonsolidasikan dalam wujud sebagai berikut :

a. Organisasi yang mampu memberikan pelayanan yang prima dalam pengendalian dampak lingkungan

b. Organisasi yang memiliki lingkungan kerja yang kondusif guna terciptanya kerja sama yang harmonis.

c. Organisasi yang memiliki kantor yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

d. Organisasi yang mampu mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian, pemulihan dan pelestarian kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

e. Organisasi yang mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara berkesinambungan.

f. Organisasi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkesinambungan.

Kondisi organisasi yang demikian diharapkan mampu mendorong terwujudnya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dalam membangun Kabupaten Donggala yang maju dan sejahtera secara berkelanjutan sehingga diindikasikan dengan kemampuan dalam menopang proses pembangunan.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Disisi lain bahwa misi organisasi adalah suatu pernyataan tujuan organisasi yang diekspresikan dalam bentuk pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang akan ditanggulangi, kelompok masyarakat yang akan dilayani, nilai – nilai yang dapt diperoleh serta aspirasi yang diinginkan. Bertitik tolak dari pendapat tersebut sesuai dengan mandat organisasi maka misi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pengkajian dampak kegiatan usaha terhadap komponen Lingkungan Hidup.

2. Meningkatkan mutu pengawasan dan pengendalian serta penataan terhadap komponen Lingkungan Hidup.

3. Meningkatkan mutu pemantauan & konservasi kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkunagn Hidup.

4. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Meningkatkan Ketangguhan Badan lingkungan Hidup Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Meningkatkan Pengamanan terhadap ancaman bahaya erosi pantai dan sungai.

B. TUJUAN (SASARAN)

Tujuan dalam perwujudan visi dan misi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Donggala adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2. Mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pemanfaaatan sumber daya alam yang berlebihan.

3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan melindungi kawasan – kawasan konservasi

4. Meningkatkan peranan masyarakat dalam mempertahankan kualitas sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Mengembangkan kemampuan kelembagaan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

6. Meningkatkan ketersediaan informasi lingkungan yang akurat dan terkini.

7. Menciptakan kota Donggala yang bersih dan hijau.

8. Tersedianya data kualitas lingkungan dari hasil uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai saat ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur BLHD

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana BLHD

3. Pemanfaatan sumber daya hutan dengan memperhatikan AMDAL dan melaksanakan program penghijauan dan penataan lahan kritis secara berimbang dan komprehensif.

4. Pemanfaatan industri galian secara proposional dan aspek lingkungan.

5. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan.

6. Terbangunnya kemitraan masyarakat dan pemerintah sekitar dalam rangka pengelolaan lingkungan melalui cost sharing..

7. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pencegahan pencemaran air.

8. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber titik bergerak.

9. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

10. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

C. STRATEGI

Strategi organisasi merupakan hasil pemikiran secara konseptual, analitis, nasional dan komprehensip untuk menghasilkan langkah – langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan visi dan misi organisasi. Perumusan strategi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Donggala Tahun 2009 – 2013 didasarkan pada hasil analisis faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja badan. Dalam pencapaian visi misi, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dan NGO/LSM lembaga pengkajian/konsultan guna pengawasan dan pengendalian SDA dan LH secara swadaya.

2. Pelaksanaan identifikasi potensi SDA dan LH dalam rangkan penyusunana Data Base dan Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu tentang potensi SDA dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud kesinambungan SDA.

3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja.

4. Pengembangan pengkajian SDA dan LH.

5. Peningkatan partisipasi lembaga legislatif dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA dan LH melalui koordinasi yang terintegrasi.

6. Peningkatan intensitas pengawasan dan pembinaan aplikasi pelaksanaan kebijakan lingkungan.

7. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH dalam rangka mengembangkan obyek – obyek wisata lokan LH.

8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan limbah sampah skala rumah tangga.

9. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam lingkungan pemda dan pusat guna mendukung program.

10. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan secara dini melalui pemanfaatan pendidikan formal dan non formal bidang lingkungan hidup.

11. Pengembangan kelembagaan dalam menata hukum, perangkat hukum dan kebijakan serta penegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan SDA dan Pelestarian LH yang efektif dan berkeadilan.

12. Peningkatan pemulihan konservasi sumber daya alam dan sumber – sumber air.

13. Peningkatan pengamanan ancaman terhadap bahaya erosi pesisir dan sungai.

14. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan melalui pengelolaan, pengawasan dan pengendalian trehadap kualitas lingkungan.

D. KEBIJAKAN

1. Kebijakan Internal

a. Melakukan pengaturan wujud struktur dalam peningkatan kapasitas kelembagaan.

b. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

2. Kebijakan Eksternal

a. Melakukan pengaturan terhadap pemulihan akibat kerusakan wilayah pesisir dan laut.

b. Melakukan perbaikan lingkungan dalam penataan RTH.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.

d. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup lewat pembinaan pada masyarakat.

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan manajemen lingkungan yang berwawasan ramah lingkungan.

f. Melakukan pembinaan terhadap anak didik usia dini lewat pendidikan secara formal dan non formal di bidang lingkungan.

g. Melakukan peningkatan mutu pengendalian lingkungan akibat kerusakan lingkungan melalui pemantauan, pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup wilayah.

h. Memperkuat sistem informasi lingkungan pusat dan daerah melalui pengumpulan data yang akurat.

i. Melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.

j. Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan melalui kebijakan insentif dan disentif.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Sesuai dengan kewenangan melalui tugas dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah maka untuk tahun 2009-2013 memiliki program dan kegiatan prioritas bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Program Administrasi Perkantoran :

- Kegiatan penyediaan pelayanan administrasi

2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

- Kegiatan pengadaan mebeleur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- Kegiatan pengadaan pakaina dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan kualitas aparatur

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

- Kegiatan penyusunan dan pelaporan kauangan akhir tahun

6. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan

- Kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

- Kegiatan penyediaan prasarana & sarana pengelolaan sampah

- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

7. Program Pengendalian pencemaran & perusakan LH

- Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura

- Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

- Kegiatan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)

- Kegiatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

- Kegiatan pengelolaan B3 & limbah B3

- Kegiatan peningkatan peringkat kerja perusahaan (proper)

- Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian, pencemaran & perusakan LH

- Kegiatan koordinasi penyusunan AMDAL

- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH

- Kegiatan pengkajian pengembangan sistem insentif & disentif

- Kegiatan pengawasan & pengendalian lingkungan hidup wilayah

- Kegiatan pengadaan sarana & prasarana penunjang SDA & LH

8. Program perlindungan dan konservasi SDA

- Kegiatan konservasi sumber daya air & pengendalian sumber daya air

- Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim

- Kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air & sumber-sumber air

- Kegiatan pengendalian & pengawasan pemanfaatan SDA

- Kegiatan koordinasi pengelolaan konservasi SDA

9. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

- Kegiatan perencanaan & penyusunan program pembangunan pengendalian SDA & LH

10. Program peningkatan kualitas & akses informasi SDA & LH

- Kegiatan pengembangan data & informasi

- Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

11. Program peningkatan pengendalian polusi

- Kegiatan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

- Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

12. Program pengembangan ekowisata & jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

- Kegiatan pengembangan ekowisata & jasa lingkungan di kawasan konservasi

13. Program pengelolaan & rehabilitasi ekosistem pesisir & laut

- Kegiatan pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

14. Program pengelolaan ruang terbuka hijau

- Kegiatan penataan RTH

- Kegiatan pengawasan & pengendaliah RTH

B. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

Adapun program dan kegiatan lintas SKPD yang melibatkan mitra SKPD dalam koordinator atau penanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan

- Kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

2. Program Pengendalian pencemaran & perusakan LH

- Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura

- Kegiatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

- Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian, pencemaran & perusakan LH

3. Program perlindungan dan konservasi SDA

- Kegiatan konservasi sumber daya air & pengendalian sumber daya air

- Kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air & sumber-sumber air

4. Program peningkatan pengendalian polusi

- Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

C. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Adapun program dan kegiatan dalam kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan pemerintahan daerah lainnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian pencemaran & perusakan LH

- Kegiatan koordinasi penyusunan AMDAL

2. Program peningkatan kualitas & akses informasi SDA & LH

- Kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

BAB VI

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Badan lingkungan Hidup Daerah (BLHD) merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Donggala Tahun 2009 – 2013. Penyusunan dalam Renstra ini disusun dengan memperhatikan serta menyeseuaikan peraturan yang berlaku terutama Permendagri No. 13 Tahun 2006, dimana dalam mewujudkan visi dan misi maka dipilih program serta kegiatan yang stratejik yang disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki meliputi program :

1. Program Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan kualitas aparatur

4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

5. Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

6. Program perlindungan dan konservasi SDA

7. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

8. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

9. Program peningkatan pengendalian polusi

10. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan – kawasan konservasi laut dan hutan

11. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dengan disusunnya renstra ini sangat diharapkan agar semua program dan kegiatan dalam skala 5 tahun kedepan dapat berjalan dan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya sehingga dapat menurunkan tingkat kerusakan dan meminimalisasi terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh adanya pemanasan global didunia. Upaya – upaya dalam perbaikan lingkungan melalui program dan kegiatan ini dapat memberikan implementasi pada seluruh elemen termasuk masyarakat, LSM, dan stakheldors lainnya untuk ikut bersama – sama dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan renstra ini masih terdapat kekurangan seperti minimnya data yang diperlukan belum optimalnya koordinasi lintas programserta belum tersedianya tenaga yang terlintas dalam penyusunan renstra. Semoga renstra ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan program pembangunan dibidang Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Donggala berwawasan Lingkungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Last Updated on Saturday, 01 February 2014 19:30